Listrik Desa dan PLTMH di Indonesia: Data Terbaru dan Artinya bagi Program

Hampir semua rumah tangga di Indonesia kini tercatat berlistrik, tetapi listrik desa belum selesai. Kementerian ESDM masih menargetkan ribuan desa yang belum tersambung jaringan PLN, kebanyakan di wilayah terpencil yang sulit dijangkau kabel. Di tempat seperti itu, PLTMH (pembangkit listrik tenaga mikrohidro) sering menjadi pilihan karena memakai air sungai setempat

Artikel ini merangkum Riset SIDIA No. 03, telaah data terbitan tentang tiga hal: berapa desa yang masih menunggu listrik, seberapa besar potensi air skala kecil yang sudah dipakai, dan apa yang diketahui tentang nasib PLTMH yang sudah dibangun. Laporan lengkapnya bisa diunduh dalam bentuk PDF

Rasio Elektrifikasi Hampir Penuh, tetapi Ribuan Desa Belum Berlistrik PLN

Kementerian ESDM menghitung rasio elektrifikasi sebagai jumlah rumah tangga berlistrik dibagi jumlah seluruh rumah tangga. Angkanya naik dari 98,89% pada 2019 menjadi sekitar 99,83% pada akhir 2024

Namun angka ini menggabungkan listrik PLN dan non-PLN. Pada 2023, misalnya, 98,32% rumah tangga mendapat listrik dari PLN dan 1,46% dari sumber non-PLN, termasuk pembangkit desa. Itu sebabnya pada September 2025 Kementerian ESDM masih menyebut 5.758 desa yang belum berlistrik PLN, dengan sekitar 1,2 juta rumah tangga, sebagai sasaran Program Listrik Desa 2025 sampai 2029

Seberapa Cepat Program Listrik Desa Berjalan

Menurut Kementerian ESDM, sepanjang 2025 Program Listrik Desa menerangi 77.616 rumah tangga di 1.516 lokasi, dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) diberikan kepada 205.968 rumah tangga. Jika dibandingkan dengan sasaran sekitar 1,2 juta rumah tangga, capaian tahun pertama Program Listrik Desa sekitar 6,5%. Hitungan ini dibuat SIDIA dan hanya kasar, karena sasaran dan realisasi tidak selalu dihitung dengan basis yang sama

Pemerintah menargetkan seluruh desa dan dusun selesai dialiri listrik pada 2029. Untuk daerah terpencil, Kementerian ESDM menyebut perluasan PLTS sebagai solusi off grid. Siaran pers yang kami baca tidak menyebut PLTMH secara khusus

Potensi Mikrohidro yang Baru Sedikit Dipakai

Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dalam Perpres 22/2017 mencatat potensi mini dan mikrohidro 19.385 MW, dengan kapasitas terpasang 197,4 MW pada 2015, atau 1,0% dari potensinya. RUEN memproyeksikan pengembangannya mencapai 3 GW pada 2025 dan 7 GW pada 2050

Data yang lebih baru menunjukkan kemajuan, tetapi masih jauh dari proyeksi itu:

• UNIDO mencatat 543 MW pembangkit air skala kecil (sampai 10 MW) dari 185 pembangkit pada 2020, sekitar 3% dari potensi
• Handbook statistik energi ESDM 2025 mencatat pada 2024 kapasitas minihidro 954,23 MW dan mikrohidro 22,22 MW yang tersambung jaringan, ditambah mikrohidro 28,86 MW dan minihidro 3,72 MW di luar jaringan PLN
• Jumlah keempatnya sekitar 1.009 MW, kira-kira sepertiga dari proyeksi RUEN untuk 2025 (hitungan SIDIA)

Definisi setiap sumber berbeda. UNIDO memakai batas 10 MW, sebuah kajian sejarah tahun 2023 menyebut mikrohidro biasanya 10 kW sampai di bawah 1 MW, dan Perpres 112/2022 menyebut semuanya PLTA. Karena itu angka-angka di atas sebaiknya dibaca sebagai gambaran besaran, bukan untuk dibandingkan secara persis

Berapa PLTMH yang Masih Menyala

Pertanyaan ini belum bisa dijawab dengan data nasional. Kajian Rospriandana dan rekan (2023) menyatakan tidak ada catatan pasti tentang jumlah sistem mikrohidro di Indonesia. Kajian itu mengutip survei GIZ: 357 unit mikrohidro dengan total sekitar 9,5 MW dibangun pada 2009 sampai 2017 dan melayani hampir 38.000 rumah tangga

Kajian yang sama mencatat sebagian PLTMH ditinggalkan ketika jaringan PLN masuk, dan menilai kegagalan proyek pemerintah sering terjadi karena fokus pada angka capaian, bukan pada keberlanjutan dan mutu layanan. Faktor teknis dan pengelolaan yang membuat PLTMH bertahan kami bahas di artikel PLTMH berbasis komunitas

Aturan Harga Jual ke PLN

Perpres 112/2022 mengatur harga patokan tertinggi listrik dari pembangkit tenaga air yang dibeli PLN. Untuk kapasitas sampai 1 MW, harganya 11,23 sen dolar AS per kWh dikali faktor lokasi pada tahun pertama sampai kesepuluh, lalu 7,02 sen pada tahun kesebelas sampai ketiga puluh. Pembangkit yang seluruhnya dibangun pemerintah pusat atau daerah, termasuk dari hibah, dihargai 3,76 sen dolar AS per kWh. Pembangkit aliran sungai sampai 5 MW juga harus mampu beroperasi dengan faktor kapasitas paling sedikit 60%

Bagi PLTMH desa yang dibangun dengan dana publik, harga yang lebih rendah ini perlu dihitung sejak awal jika rencananya listrik dijual ke PLN setelah jaringan masuk

Kesimpulan

Elektrifikasi Indonesia hampir tuntas di atas kertas, tetapi sisa pekerjaannya ada di desa-desa terpencil dengan biaya tertinggi. Potensi mikrohidro masih besar, sementara data tentang PLTMH yang sudah berdiri masih tipis. Bagi pemerintah daerah, BUMN, dan donor, langkah awal yang masuk akal sebelum membangun pembangkit baru adalah mendata PLTMH yang ada, memeriksa mana yang masih bisa dipulihkan, lalu memantau jam operasinya

Program Energi Terbarukan SIDIA mendukung studi kelayakan dan desain PLTMH, pengaturan pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas masyarakat pengelolanya