Memperkuat BUM Desa: Dari Badan Hukum hingga Hasil yang Terukur

Sebagian besar desa di Indonesia kini memiliki BUM Desa, badan usaha milik desa yang menjalankan usaha dan layanan untuk desa. Desa sudah menanamkan modal yang tidak sedikit, tetapi sumbangan BUM Desa bagi pendapatan desa masih kecil

Artikel ini menjelaskan apa itu BUM Desa menurut PP 11/2021, bagaimana BUM Desa menjadi badan hukum, di mana kendalanya, serta bagaimana desa, pendamping desa, dan mitra dapat memperkuatnya sekaligus mengukur hasilnya

Apa Itu BUM Desa?

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 mendefinisikan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh satu desa atau bersama beberapa desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan jasa pelayanan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa bersama didirikan oleh dua desa atau lebih berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah. Seluruh atau sebagian besar modalnya harus dimiliki desa pendiri, dan usahanya dapat bergerak di bidang ekonomi, pelayanan umum, atau keduanya

UU Desa (UU 6/2014) semula menyebut BUM Desa sebagai badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. UU Cipta Kerja (UU 11/2020) mengubahnya menjadi badan hukum yang dapat membentuk unit usaha, dan ketentuan ini berlanjut dalam UU 6/2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan kedua UU Desa, yaitu UU 3/2024, menambahkan bahwa BUM Desa dikelola secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat dan dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD, badan usaha swasta, dan koperasi

UU Desa dan PP 11/2021 memakai singkatan BUM Desa. Singkatan lama BUMDes, yang dipakai Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2010, masih lazim digunakan dan merujuk pada lembaga yang sama

Pendirian dan Tata Kelola BUM Desa

BUM Desa didirikan melalui Musyawarah Desa, forum yang mempertemukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat, lalu ditetapkan dengan Peraturan Desa yang memuat Anggaran Dasar dan besaran penyertaan modal. BUM Desa bersama didirikan melalui Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. Organisasinya terpisah dari pemerintah desa dan terdiri atas empat organ:

• Musyawarah Desa: pemegang kekuasaan tertinggi yang menyetujui penyertaan modal, rencana program kerja, dan pinjaman dalam jumlah tertentu, menetapkan pembagian laba, serta menerima laporan tahunan
• Penasihat: dijabat secara rangkap oleh kepala desa
• Pelaksana operasional: direktur yang menjalankan usaha dengan masa jabatan lima tahun
• Pengawas: mengawasi jalannya pengurusan dan memeriksa pembukuan

Modal berasal dari penyertaan modal desa yang bersumber dari APB Desa, penyertaan modal masyarakat desa, dan bagian laba yang diputuskan Musyawarah Desa untuk menambah modal. Bagian hasil usaha yang diserahkan kepada desa menjadi pendapatan desa, dan prioritas penggunaannya disepakati dalam Musyawarah Desa

Dari Keputusan Desa hingga Badan Hukum

BUM Desa memperoleh status badan hukum saat sertifikat pendaftarannya terbit secara elektronik. Permendesa PDTT 3/2021 dan Permenkumham 40/2021 mengatur langkah-langkahnya, yang seluruhnya berjalan daring melalui Sistem Informasi Desa (SID):

1. Daftarkan Nama di SID
2. Musyawarah Desa Memutuskan
3. Tetapkan Peraturan Desa
4. Daftar dalam 20 Hari Kerja
5. Verifikasi Kementerian Desa
6. Sertifikat dari Kementerian Hukum

Nama harus diawali frasa “BUM Desa” dan diakhiri nama desa. Pendaftaran memerlukan berita acara Musyawarah Desa, Peraturan Desa beserta Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan rencana program kerja, sedangkan sertifikatnya kini diterbitkan Kementerian Hukum yang dibentuk pada November 2024

Data Kementerian Desa yang dikutip Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat 65.941 BUM Desa pada Juni 2024, dan 18.850 di antaranya sudah berbadan hukum. Per 28 Agustus 2026, Kementerian Desa mencatat 48.898 BUM Desa dan BUM Desa bersama yang telah berbadan hukum

BUM Desa dan Koperasi Desa Merah Putih

Inpres 9/2025 yang terbit pada Maret 2025 mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menyatakan koperasi ini tidak akan tumpang tindih dengan BUM Desa dan merencanakan lebih banyak kemitraan usaha di antara keduanya. Meski begitu, setiap desa tetap perlu menyepakati usaha apa yang dijalankan masing-masing

Tantangan Umum BUM Desa

Sebuah studi atas seluruh desa di Indonesia pada 2018 sampai 2020 menemukan rata-rata nilai Indeks Desa Membangun lebih tinggi di desa yang memiliki BUM Desa, tetapi status badan hukum barulah titik awal. Ada lima hal yang perlu diperhatikan:

• Tata kelola dan akuntabilitas: organisasi BUM Desa terpisah dari pemerintah desa, tetapi kepala desa menjadi penasihatnya. Tanpa batas kewenangan persetujuan yang jelas dan tinjauan tahunan yang sungguh-sungguh, keputusan bisa kembali bergeser ke kantor desa
• Memilih usaha yang layak: pada Oktober 2024 BPKP menyebut 24,2% dari sekitar 66.000 BUM Desa tidak aktif, yakni sudah berdiri dan menerima penyertaan modal desa tetapi tidak bergerak. BPKP menyebut keterbatasan modal, rendahnya produktivitas, terbatasnya akses pasar, dan lemahnya komitmen sebagai penyebab BUM Desa lambat berkembang
• Ketergantungan pada dana desa: Pendapatan Asli Desa hanya 2,47% dari total pendapatan desa pada 2023 (data BPS). Kementerian Desa mencatat penyertaan modal desa ke BUM Desa sekitar Rp55,6 triliun hingga akhir 2023, tetapi menilai sumbangannya ke Pendapatan Asli Desa, sekitar Rp128 miliar, masih sangat kecil
• Pembukuan dan pelaporan: PP 11/2021 mewajibkan laporan semesteran dan laporan tahunan, sementara Kepmendesa PDTT 136/2022 menetapkan lima laporan keuangan berbasis akrual. Bagi BUM Desa yang selama ini hanya memiliki buku kas, ini lompatan besar
• Keterampilan dan kesinambungan: pelaksana operasional dan pengawas menjabat lima tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak dua kali, antara lain dengan mempertimbangkan kaderisasi. Jika pengetahuan hanya dipegang satu orang, pergantian direktur bisa membuat usaha tersendat

Cara Mengukur Hasil BUM Desa

Mengukur hasil membutuhkan data dasar (baseline), beberapa angka yang dicatat dengan cara yang sama setiap bulan, dan kebiasaan melaporkannya. Sebelum unit usaha baru atau program mitra dimulai, catat pendapatan, biaya, aset, jumlah pekerja, dan warga yang dilayani, lalu pantau beberapa indikator berikut:

Laporkan angka-angka ini setiap semester kepada penasihat dan pengawas, dan setiap tahun kepada Musyawarah Desa, yang wajib digelar paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir dan hasilnya wajib dipublikasikan. Pemeringkatan BUM Desa tahunan oleh Kementerian Desa dan rencana strategisnya memakai ukuran serupa, termasuk persentase bagi hasil BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa. Untuk menilai manfaat sosial dalam satuan uang, baca apa itu SROI

Memperkuat BUM Desa dalam Praktik

Rencanakan dari Aset dan Kebutuhan Desa

PP 11/2021 meminta pendirian BUM Desa didasarkan pada kebutuhan masyarakat, kelayakan usaha, dan model bisnis yang jelas. Sebelum menyetujui penyertaan modal, jawab beberapa pertanyaan sederhana: siapa pembelinya, berapa harga dan biayanya, serta aset desa mana yang memberi keunggulan. Layanan publik seperti air bersih tetap layak dijalankan meski labanya kecil, asalkan Musyawarah Desa menyepakatinya secara terbuka

Benahi Tata Kelola dan Pembukuan

Tetapkan batas persetujuan untuk pinjaman dan kerja sama, simpan dana di rekening BUM Desa sendiri, dan susun pembukuan bulanan sesuai format Kepmendesa PDTT 136/2022, lalu minta pengawas atau auditor independen memeriksanya. Pembukuan yang tertib juga membuka peluang: BUM Desa baru boleh meminjam bila laporan keuangannya sehat paling sedikit dua tahun berturut-turut

Bangun Keterampilan yang Bertahan

Kaitkan pelatihan dengan pekerjaan: bendahara berlatih dengan transaksi nyata, sementara direktur belajar menyusun rencana program kerja dan anggaran. Tuliskan prosedur kerja dan latih orang kedua untuk setiap tugas penting. PP 16/2026 menyebut pengembangan BUM Desa sebagai salah satu tugas pendamping desa. Setelah itu, periksa apakah cara kerja benar-benar berubah (baca cara mengukur hasil pelatihan)

Bermitra dengan Perusahaan dan Donor secara Adil

PP 11/2021 memungkinkan BUM Desa bekerja sama dengan dunia usaha, misalnya melalui program CSR atau TJSL, dalam bentuk kerja sama usaha, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas, serta menerima bantuan yang tidak mengikat. Kemitraan yang adil berarti keputusan diambil melalui organ BUM Desa sendiri, aset desa tidak dijadikan jaminan (PP 11/2021 melarangnya), dana mencakup penguatan keterampilan dan bukan hanya peralatan, serta indikator dan data dasarnya disepakati sejak awal

Kesimpulan

BUM Desa kini adalah badan hukum dengan kewajiban yang nyata. Hasilnya bergantung pada usaha yang cocok dengan desa, pembukuan yang dapat diaudit, pengelola yang dapat digantikan tanpa membuat usaha tersendat, dan beberapa indikator yang dilaporkan secara terbuka berdasarkan data dasar

SIDIA bekerja bersama masyarakat, pemerintah daerah, dan mitra swasta melalui program Pembangunan Perdesaan serta Pelatihan & Pengembangan Keterampilan, mulai dari penghidupan perdesaan dan kelembagaan lokal hingga pelatihan berbasis kompetensi, sementara Sumaidi, anggota Board of Supervisors SIDIA, pernah memimpin sebuah BUM Desa